BANDARLAMPUNG – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menyoroti berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok dari pemerintah pusat yang dinilai berdampak pada melesetnya target PAD.…
View More DPRD Lampung Kritik Mekanisme DBH Pajak Rokok Tak Transparan
BANDARLAMPUNG – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (6/1/2026), menyusul melesetnya realisasi Pendapatan Asli Daerah…
View More PAD Lampung Melenceng Rp850 Miliar, DPRD Panggil Bapenda
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap gagasan gubernur terkait pembentukan kota metropolitan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, di…
View More DPRD Lampung Dukung Gagasan Gubernur Soal Kota Metropolitan
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menilai rencana pembentukan kota metropolitan akan membawa dampak luas bagi pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Lampung,…
View More DPRD Lampung Sebut Status Metropolitan Berdampak Luas ke Ekonomi dan Pelayanan Publik
BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menilai rencana pembentukan kota metropolitan di Lampung perlu dipahami dan dikaji secara menyeluruh. Hal itu…
View More DPRD Lampung Minta Kajian Matang Soal Rencana Kota Metropolitan
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong generasi muda agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut disampaikan Ketua…
View More DPRD Lampung Dorong Generasi Muda Jadi Pencipta Lapangan Kerja
BANDARLAMPUNG – Tingginya angka pengangguran di Provinsi Lampung diakui sebagai persoalan serius oleh Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan. Hal itu disampaikannya di Bandarlampung,…
View More DPRD Lampung Ungkap Faktor Penyebab Tingginya Pengangguran
BANDARLAMPUNG – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah final. Namun demikian, persoalan pengangguran di Lampung…
View More UMP Final, DPRD Lampung Prioritaskan Penanganan Pengangguran
BANDARLAMPUNG – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, menjelaskan bahwa Perda Perizinan Pertambangan lahir dari kebutuhan mendesak akan tata kelola pertambangan…
View More Bapemperda DPRD Lampung Tegaskan Perda Tambang untuk Tata Kelola Transparan dan Berkelanjutan
BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Lampung, Putra Jaya Umar, menyebut Perda Perizinan Pertambangan bukan sekadar regulasi administratif, melainkan instrumen untuk menekan praktik pungutan liar…
View More DPRD Lampung: Perda Tambang Tekan Pungli dan Perkuat Pengawasan